Sariagri - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menginstruksikan Badan Karantina Pertanian (Barantan) untuk siaga satu dalam pengawasan lalu lintas ternak terkait penyebaran Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) jelang Idul Adha. Syahrul mengatakan PMK merupakan ujian bagi instansinya di saat pertanian Indonesia mulai bangkit dari hantaman pandemi Covid-19.
“Saya menitipkan penyakit PMK ini sebagai ujian untuk naik kelas bagi karantina pertanian. Bukan sebaliknya ya. PMK bisa disembuhkan dan tidak berbahaya bagi manusia. Bisa dikonsumsi oleh manusia dengan protap kesehatan hewan,” ujar Syahrul, di Jakarta, Kamis (19/5/2022).
Syahrul menyatakan kepada jajarannya harus cepat, cermat, dan akurat (CCA) dalam menyikapi ujian ini. selain itu, dia juga meminta jajarannya semakin transparan, akuntabel, berintegritas, inovatif, dan kerja tim semakin baik dalam mengatasi wabah PMK ini.
Dia menyebutkan lima langkah strategis yang harus dilakukan dalam penanganan PMK, Satu, ada standar operasional prosedur (SOP) dan kebijakan yang menjabarkan upaya di internal.
Dua, lanjut dia, koordinasi antar kelembagaan harus berjalan dengan baik dan selaras. Tiga, manajemen sistem atau tata kelola untuk agenda aksi. Dalam hal ini Karantina Pertanian harus siaga satu untuk 14 hari kedepan, 14 hari menjelang Iduladha dan 14 hari setelah Idul adha.
Keempat, dia memerintahkan untuk membantu masyarakat dan pengusaha semaksimal mungkin. Jangan ada manuver tambahan seperti pungli. Kelima, persiapkan kebijakan internal terkait kesiapsiagaan jelang Iduladha dan petakan daerah risiko untuk zona merah, kuning, dan hijau.
“Jangan membuat kepanikan dengan informasi yang simpang siur. Jika memang harus melakukan lockdown, lakukan dengan bijaksana dan koordinasikan dengan satgas nasional PMK di pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Barantan, Bambang langsung menindaklanjuti arahan Mentan. Penerapan status siaga satu sudah berlaku sejak munculnya wabah di beberapa daerah. Bambang menjelaskan langkahnya yaitu melakukan pendekatan persuasif sehingga tidak ada kepanikan di masyarakat.
"Bisa disampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya di kawasan wabah untuk sementara tidak menggelar pasar ternak dan melarang lalu lintas media pembawa. Tetapi transaksi bisa terus berlangsung dengan pelaku usaha dan pemotongan ternak dengan pendampingan dari dokter hewan dinas setempat," tandasnya.
http://dlvr.it/SQkC3P
